JAKARTA – Pengamat sekaligus Akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Dr. Iswadi, M. Pd mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dari yang semula 34 menjadi 40.
Iswadi menilai wajar rencana penambahan jumlah kementerian tersebut karena itu bagian dari politik akomodatif Prabowo Subianto.
“Artinya, Prabowo berusaha merangkul berbagai partai dan para elite nya. Sehingga akan memudahkan dalam menjalankan program-program yang sudah dijanjikan dalam kampanyenya,” ujar Pria kelahiran Aceh ini, Sabtu 20 Juli 2024.
Dr. Iswadi, M. Pd melanjutkan, Kabinet Prabowo-Gibran bisa terdiri dari berbagai kalangan, termasuk dari partai politik (Parpol), akademisi, profesional, pengusaha (bisnis), penggiat sosial, serta dari berbagai latar belakang lainnya.
Hal ini sesuai dengan prinsip inklusivitas dalam pembentukan kabinet di Indonesia, di mana keberagaman latar belakang dan keahlian dianggap dapat memperkaya kebijakan dan kinerja pemerintahan.
“Dalam konteks ini, keahlian atau pengetahuan mereka dalam bidang tugas Kementerian yang akan mereka pimpin sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan pemerintahan,” katanya.
Selain itu katanya lagi, Kabinet Prabowo-Gibran harus dapat menempatkan integritas diri yang bersih dari korupsi dan menjunjung tinggi moralitas sebagai prinsip utama dalam pemerintahannya.
“Ini berarti bahwa para anggota kabinet, diharapkan memiliki catatan yang tidak tercemar oleh kasus korupsi dan menegakkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kepemimpinan mereka,” ucapnya.
“Karena Integritas diri yang bersih dari korupsi merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan pemerintahan yang efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” tambahnya.Hal ini mencakup tidak hanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga sikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya negara.
Selain itu lanjut Dr. Iswadi, M. Pd, menjunjung moralitas juga menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Moralitas yang tinggi menunjukkan komitmen untuk bertindak dengan integritas, adil, dan berkeadilan dalam setiap keputusan yang diambil untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dengan demikian, Kabinet Prabowo-Gibran diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam menjaga integritas diri dan moralitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Konsep bahwa semua anak-anak Indonesia memiliki kesempatan di bawah pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran tentu menjadi harapan yang besar bagi masyarakat. tambahnya.
Pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan adalah salah satu tujuan yang sangat diinginkan dalam membangun negara yang maju dan berdaya saing.
“Kesempatan yang dimaksud dapat mencakup berbagai hal, seperti pendidikan yang merata dan berkualitas, akses terhadap layanan kesehatan yang baik, peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi dalam berbagai bidang, serta perlindungan yang memadai terhadap hak-hak anak,” katanya.
“Dalam konteks ini, pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran diharapkan mampu menyusun kebijakan publik yang memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografisnya, memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang. Ini mencakup memastikan akses pendidikan yang layak dan terjangkau di seluruh pelosok Indonesia, upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah, serta perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi,” jelas dia lagi.Selain itu, penting juga untuk mempromosikan nilai-nilai inklusivitas, kesetaraan gender, dan keadilan bagi anak-anak dalam kebijakan publik. tambahnya.
Dengan demikian, visi untuk memberikan kesempatan kepada semua anak-anak Indonesia di bawah kepemimpinan Kabinet Prabowo-Gibran tidak hanya menjadi mimpi, tetapi juga menjadi komitmen nyata untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Menurut Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini selain beberapa catatan diatas, Paling tidak ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun calon menteri yang akan menduduki kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baik itu dari kalangan parpol maupun profesional.Syarat pertama, calon menteri harus punya kemampuan manajerial.
“Artinya punya kemampuan memimpin kementerian dengan baik dan berposisi sebagai problem solver dari hambatan-hambatan dalam mencapai target kementerian bersangkutan,” ujar akademisi berdarah Aceh tersebut
Selanjutnya Syarat kedua, calon menteri harus memiliki skill yang sesuai dengan tupoksi kementerian bersangkutan.
Kemudian, ketiga, memiliki integritas dan anti korupsi. Keempat, apa yang sudah dia lakukan dan bagaimana track recordnya selama ini.
Syarat terakhir, apa yang akan dia lakukan untuk menjalankan program-program kementeriannya.
Jika lima syarat itu bisa dipenuhi, Dr. Iswadi, M. Pd. yakin, berapapun jumlah kementerian yang ada nantinya akan efektif mempercepat realisasi program kampanye Prabowo-Gibran.”Salah satu kemeterian khusus yang harus ada, kata Dr. Iswadi, M. Pd, adalah kementerian yang mengurusi program makan siang gratis,” katanya.
Menurutnya, program ini tidak bisa disatukan dengan kemenrtian sosial karena cukup kompleks dan tidak mudah dalam pelaksanaanya.
“Jadi, perlu kementerian khsusus untuk mengekskusi program yang memang menjadi keharusan untuk dilaksanakan. Pasalnya program ini yang paling menjadi sorotan masyarakat,” ujarnya menambahkan
Dr. Iswadi, M. Pd. juga menyebut, ada opsi lain sebenarnya selain menambah jumlah kementerain untuk mengakomodir koalisi yang sekarang ini sudah gemoy.
Alternatif lain, katanya, menambah jumlah wakil menteri dari kementerian yang ada sekarang dan memisahkan kementerian yang terlalu berat bebannya, seperti Kemdikbudristek Demikian Pungkas Dr Iswadi M.Pd.
