Jakarta – Dr. Iswadi, M.Pd., seorang pakar pendidikan dan tokoh masyarakat, telah menunjukkan dukungan penuhnya terhadap pandangan Yuddy Chrisnandi dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar.
Kedua tokoh ini sepakat bahwa dengan melibatkan KPK dalam proses Munas, akan mengurangi kemungkinan terjadinya politisasi hukum yang seringkali mengaburkan jalannya demokrasi yang sehat.
Yuddy Chrisnandi, seorang politisi berpengalaman yang dikenal karena pandangannya yang progresif, di sejumlah pemberitaan menegaskan pentingnya peran KPK dalam memastikan bahwa Munas XI Partai Golkar berjalan dengan transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Menurutnya, KPK harus diberikan wewenang untuk memantau dan mengawasi seluruh proses, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan Munas, guna memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau golongan yang bermain di balik layar.
Dr. Iswadi, yang juga merupakan seorang pendidik, menambahkan bahwa politisasi hukum adalah ancaman serius bagi integritas demokrasi. Ia menyatakan bahwa terlalu sering hukum digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik, daripada sebagai instrumen keadilan.
Dengan melibatkan KPK, katanya, Partai Golkar akan memberikan contoh yang baik dalam upaya memberantas korupsi dan menunjukkan komitmennya terhadap prinsip- prinsip demokrasi yang bersih dan adil.
“Keterlibatan KPK dalam Munas XI Partai Golkar bukan hanya soal menjaga integritas partai, tetapi juga soal memberikan kepercayaan kepada publik bahwa partai politik terbesar di Indonesia ini benar- benar berkomitmen untuk memberantas korupsi dari dalam tubuhnya sendiri,” ujar Dr. Iswadi.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi mengungkapkan bahwa pendidikan anti-korupsi harus dimulai dari lingkup terkecil, termasuk dalam organisasi politik. Ia menekankan bahwa generasi muda yang terlibat dalam politik harus diajarkan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
Dalam pandangannya, Munas XI Partai Golkar bisa menjadi momentum untuk mengedukasi kader- kader muda tentang betapa pentingnya menjaga integritas dan etika dalam berpolitik.
Demikian juga dikatakan Yuddy Chrisnandi dalam sejumlah pemberitaan bahwa politisasi hukum yang terjadi selama ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Yuddy Chrisnandi berharap dengan keterlibatan KPK, masyarakat dapat melihat bahwa hukum tidak lagi menjadi alat politik, tetapi benar- benar berfungsi untuk menegakkan keadilan.
Ia juga menambahkan bahwa langkah ini akan mendorong partai partai politik lainnya untuk mengikuti jejak Partai Golkar dalam melibatkan lembaga antikorupsi dalam kegiatan internal mereka.
Kolaborasi antara Dr. Iswadi dan Yuddy Chrisnandi ini mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Banyak yang mengapresiasi langkah progresif ini sebagai upaya nyata untuk memperbaiki citra partai politik di Indonesia yang selama ini sering dikaitkan dengan korupsi dan praktik tidak etis.
Dukungan dari tokoh- tokoh berpengaruh seperti mereka diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam dunia politik tanah air.
Selain itu, keterlibatan KPK diharapkan dapat memberikan efek jera bagi mereka yang masih berniat melakukan tindakan korupsi.
Dengan pengawasan ketat dari lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi, setiap langkah dan keputusan yang diambil dalam Munas akan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di akhir penuturannya, Dr. Iswadi menyampaikan harapannya bahwa langkah ini bukanlah akhir, melainkan awal dari transformasi besar dalam politik Indonesia. Dan berharap keterlibatan KPK dalam Munas XI Partai Golkar akan menjadi contoh yang bisa diikuti oleh partai-partai lain, sehingga politisasi hukum dapat diminimalisir dan demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih sehat dan berintegritas.
Dengan langkah konkret seperti ini, Dr. Iswadi dan Yuddy Chrisnandi menunjukkan bahwa perubahan dalam dunia politik memang mungkin, asalkan ada kemauan dan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya.
Mereka percaya masa depan politik Indonesia yang lebih bersih dan adil dapat terwujud jika semua pihak mau bekerja sama dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.demikian Pungkas Dr. Iswadi, M.Pd.
