Jakarta – Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd mengatakan Rekam jejak calon menteri adalah cerminan dari kapasitas dan integritas seorang individu yang ditunjuk untuk memimpin sebuah kementerian.
Dalam menjalankan tugasnya, seorang menteri bertanggung jawab atas kebijakan, pengelolaan sumber daya, serta memastikan pelayanan publik yang optimal.
Karena itu, penting sekali bagi seorang calon menteri memiliki rekam jejak yang bersih dari perilaku korupsi.
Integritas yang tinggi adalah syarat mutlak, karena perilaku korupsi tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menghancurkan sistem pemerintahan yang adil dan efisien.
Olehkarena itu kita menyarankan agar Presiden Prabowo memeriksa rekam jejak calon menteri untuk memastikan mereka bebas dari perilaku korupsi karena itu merupakan langkah yang penting untuk menjaga integritas pemerintahan.
Untuk Memilih menteri dengan latar belakang yang bersih dari kasus korupsi akan dapat memperkuat kepercayaan publik dan memastikan pemerintah bekerja secara transparan dan akuntabel.
Dalam upaya ini, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan hasil investigasi dan laporan dari lembaga antikorupsi seperti KPK, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penilaian yang ketat.
Selain itu, penting untuk memastikan bahwa para menteri yang dipilih memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi dan menjalankan tugas mereka dengan integritas yang tinggi.
Hal tersebut disampaikan, Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Selasa 24 September 2024 Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi tata kelola pemerintahan yang baik.Di Indonesia, korupsi telah menjadi isu yang berlarut-larut dan merongrong stabilitas sosial, ekonomi, dan politik.
“Untuk mencegah hal ini terus berulang, calon menteri harus dipastikan memiliki rekam jejak yang bersih dari korupsi. Tidak hanya bebas dari keterlibatan langsung, tetapi juga tidak ada indikasi bahwa calon menteri tersebut pernah mendukung atau terlibat dalam lingkungan yang rawan korupsi,” katanya.
Dr. Iswadi, M.Pd. menambahkan Sebuah rekam jejak yang bebas dari korupsi mencerminkan bahwa calon menteri memiliki integritas, kejujuran, serta komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika pemerintahan yang baik.
Misalnya, seorang calon menteri yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan atau lembaga publik harus mampu menunjukkan bagaimana dia menjalankan tugasnya tanpa terlibat dalam penyalahgunaan wewenang.
Kredibilitas seorang pemimpin juga diukur dari bagaimana dia mengambil keputusan yang berdasarkan aturan hukum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Selain itu, menurut Dr. Iswadi, M.Pd. masyarakat dan media sering kali menjadi pihak yang memeriksa rekam jejak seorang calon menteri.
Oleh karena itu, Dr. Iswadi, M.Pd.mengatakan seorang calon menteri harus mampu menjawab setiap pertanyaan publik mengenai masa lalunya.
Dalam hal ini, transparansi menjadi sangat penting. Calon menteri yang bersih dari korupsi tidak akan memiliki masalah untuk membuka dirinya terhadap pengawasan publik.
Sebaliknya, keterbukaan ini justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di sisi lain, upaya pencegahan korupsi dalam penunjukan seorang menteri juga harus melibatkan mekanisme pemeriksaan yang ketat oleh lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap calon menteri yang diusulkan tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum lainnya.
Jika ditemukan bukti atau indikasi yang mengarah pada perilaku korup, proses seleksi harus ditunda atau dibatalkan.
“Dalam beberapa kasus, calon menteri yang telah terbukti memiliki rekam jejak yang baik bisa menjadi teladan bagi menteri lainnya. Sosok dengan integritas tinggi akan mendorong perubahan positif di lingkungan kementerian yang dipimpinnya,” ucapnya.
Mereka tidak hanya akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil bebas dari konflik kepentingan, tetapi juga akan memperkuat pengawasan internal agar seluruh anggota kementerian bekerja sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. tambahnya.
Kesimpulannya, rekam jejak calon menteri yang bebas dari korupsi adalah fondasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Tidak hanya demi kepentingan jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan demokratis.
“Pemerintah yang bersih dari korupsi akan lebih mampu menjawab kebutuhan rakyat, memperkuat ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” demikian Pungkas Dr. Iswadi, M.Pd.(**)
