Jakarta – Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd mengatakan Pemeriksaan laporan keuangan dan harta kekayaan calon menteri merupakan langkah krusial dalam menjaga transparansi dan integritas di dalam pemerintahan. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus dilibatkan secara aktif. Hal tersebut disampaikan , Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Minggu 29 September 2024.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut menjelaskan Keterlibatan kedua lembaga ini bukan hanya untuk memenuhi aspek legal, tetapi juga memastikan bahwa para calon menteri yang akan memegang jabatan publik memiliki rekam jejak yang bersih dari tindakan korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan.karena KPK memiliki mandat kuat untuk memerangi korupsi di semua tingkatan pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Salah satu upaya preventifnya adalah melakukan verifikasi dan audit terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Dr. Iswadi, M.Pd. Calon menteri diwajibkan untuk melaporkan semua aset yang mereka miliki, mulai dari properti, saham, hingga simpanan tunai di bank, baik di dalam maupun luar negeri. KPK kemudian melakukan pemeriksaan mendetail terhadap laporan tersebut. Ini termasuk memverifikasi apakah ada aset yang tidak dilaporkan, yang mungkin mengindikasikan potensi kekayaan ilegal atau hasil tindak pidana. Namun, KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memeriksa aliran dana dan transaksi keuangan yang mencurigakan”.
Di sinilah peran PPATK menjadi sangat penting. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK memiliki akses terhadap data transaksi keuangan, baik domestik maupun internasional. PPATK bisa melacak arus dana yang mungkin digunakan untuk menyamarkan aset dari hasil korupsi. Misalnya, jika ada transaksi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil keuangan calon menteri, PPATK dapat menandai hal tersebut sebagai indikasi adanya tindak pidana. Informasi ini kemudian bisa diberikan kepada KPK untuk ditindaklanjuti.
Keterlibatan PPATK juga memungkinkan adanya kerjasama dengan lembaga keuangan internasional. Ini penting karena calon menteri yang memiliki kekayaan di luar negeri berpotensi menyembunyikan aset di negara-negara dengan regulasi keuangan yang longgar. Melalui mekanisme pertukaran informasi internasional, PPATK bisa meminta bantuan dari lembaga sejenis di luar negeri untuk memeriksa apakah ada aset yang disembunyikan atau tidak dilaporkan oleh calon menteri. Kolaborasi antara KPK dan PPATK dalam memeriksa laporan keuangan dan harta kekayaan calon menteri memberikan jaminan bahwa setiap calon yang lolos seleksi benar-benar memiliki rekam jejak keuangan yang bersih.
Hal ini penting karena posisi menteri adalah jabatan strategis yang memiliki wewenang besar dalam pengambilan keputusan, baik di sektor publik maupun dalam hal pengelolaan anggaran negara. Menteri yang terlibat dalam praktik korupsi atau pencucian uang dapat merugikan negara, baik dari segi finansial maupun reputasi di mata internasional.
Lebih jauh lagi, pemeriksaan ini tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga untuk mendapatkan kepercayaan publik.selain itu Transparansi dalam proses seleksi calon menteri memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas pejabat publik. Ketika masyarakat melihat bahwa KPK dan PPATK secara aktif terlibat dalam proses ini, mereka akan lebih yakin bahwa calon menteri yang dipilih adalah individu yang bersih, profesional, dan berkomitmen untuk bekerja demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi. Proses ini juga bisa menjadi contoh bagi reformasi birokrasi yang lebih luas. Jika calon menteri diwajibkan untuk melalui proses pemeriksaan keuangan dan harta kekayaan yang ketat,
Maka standar ini juga bisa diterapkan pada level pejabat lainnya, seperti gubernur, wali kota, dan pejabat tinggi lainnya. Dengan demikian, pemeriksaan yang melibatkan KPK dan PPATK akan menjadi landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.Pada akhirnya, pengawasan terhadap laporan keuangan dan harta kekayaan calon menteri oleh KPK dan PPATK adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Proses ini akan memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, mempersempit celah untuk korupsi, dan memastikan bahwa mereka yang memegang jabatan publik adalah individu yang layak dipercaya. Demikian pungkas Dr. Iswadi, M.Pd. (***)
