Medan – Viralnya pemberitaan tentang warga di kabupaten Mandailing Natal ( Madina), Sumut, baru-baru ini yang tidak punya biaya bersalin di salah satu rumah sakit sehingga bayi dan ibunya tertahan hingga sepuluh hari menuai beragam komentar. Hingga pada akhirnya ada warga yang menebus biaya bersalin itu.
Front komunitas Indonesia Satu ( FKI-1) kabupaten Mandailing Natal menilai hal itu salah satu kegagalan pemerintah daerah.
” Kita ketahui melalui anggaran pendapatan belanja negara ( APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD) memprioritaskan pendidikan dan dan kesehatan, nah hari ini terjadi masih ada yang mengeluhkan pelayanan kesehatan terkendala di pembiayaan ” ujar Syamsuddin Ketua FKI-1 Madina, Jumat, (04/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jelas dia Universal Health Coverage (UHC) dari APBD Madina sebesar 46 Milyar rupiah jikalau BPJS tidak bisa, UHC solusinya.
” Kenapa pemerintah daerah ( Pemda) Madina terkesan diam. Kenapa dana sebesar itu didiamkan, inilah momentumnya anggaran itu dikucurkan” cetusnya
Disampaikannya juga, masih ingat apa yang disampaikan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi tentang program pemerintah menjamin kesehatan masyarakat terjamin dengan program BPJS dan UHC.
” Wakil bupati Madina juga mengatakan Warga yang tidak ada BPJS bisa memakai UHC, silahkan berobat ke puskesmas terdekat tanpa bawa uang, ada anggaran 46 milyar rupiah untuk pengobatan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD)” terang Syamsuddin
Menurut dia, cerita itu hanya sebatas kata sambutan di panggung sebagai kata sambutan para pemimpin, toh prakteknya nihil. Hal ini harus dipikirkan Pemda kedepannya dan dijalankan.
Ditempat lain, domisioner pimpinan komisi II DPRD Madina dikonfirmasi mengenai mekanisme dan anggaran UHC/BPJS by WhatsApp tidak ada jawaban
Begitu juga dinas pendidikan melalui Kabid BPJS mengatakan dijelaskan hari Senin mendatang sebab dia masih di Mataram.
(Magrifatulloh).
