Bireuen,Satupenatv.Com.Penjabat (Pj) Bupati Bireuen, Jalaluddin, S.H., M.M., membuka secara resmi kegiatan penguatan kapasitas Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di desa lokus stunting pada Selasa (24/12/2024). Bertempat di Aula Wisma Bireuen Jaya, acara ini menandai komitmen pemerintah daerah dalam melindungi generasi muda dari ancaman stunting yang dapat menghambat masa depan Kabupaten Bireuen.
Kepala Dinas Kesehatan Bireuen, dr. Irwan, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023. “Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa. Dengan kegiatan ini, kita mempertegas komitmen menurunkan prevalensi stunting hingga 5% pada 2045. Hari ini, sebanyak 198 peserta hadir untuk bersama-sama membawa perubahan nyata,” ujar dr. Irwan.
Desa Lokus Stunting Alami Penurunan Kinerja
Dalam sambutannya, Pj Bupati Jalaluddin mengungkapkan keprihatinannya atas penurunan kinerja desa dalam upaya penurunan stunting. Jika pada 2023 sebanyak 95,58% desa di Bireuen berkinerja baik, pada 2024 angka itu menurun tajam menjadi 19,7%.
“Penurunan ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi cerminan bahwa kita perlu bekerja lebih keras dan terorganisir. Upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik menuju perubahan,” tegas Jalaluddin.
Sebagai mitra strategis, Ketua TPPS gampong yang juga Ketua Tim Penggerak PKK memiliki peran sentral dalam menangani isu-isu kesehatan, gizi, KB, dan lingkungan. Dengan pengalaman panjang mereka, Ketua TPPS gampong diharapkan mampu mendorong pelaksanaan pencegahan stunting secara terpadu di masing-masing desa.
Tantangan Kepesertaan JKN
Selain stunting, Jalaluddin juga menyoroti masih adanya 7.704 jiwa warga Bireuen yang belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meskipun kabupaten ini telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).
“Kita tidak boleh membiarkan satu pun warga tertinggal. Ketua TPPS diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar mendaftar sebagai peserta JKN. Ini bukan sekadar soal layanan kesehatan, tetapi juga hak dasar yang harus dirasakan oleh setiap warga,” ungkapnya.
Ajakan Kolaborasi Lintas Sektor
Di akhir sambutannya, Jalaluddin mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama secara sinergis, termasuk para camat dan instansi terkait. “Camat harus sering turun ke lapangan, mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, dan memastikan setiap warga terdampak stunting mendapatkan perhatian yang diperlukan. Hanya dengan bersatu, kita bisa mengatasi tantangan ini,” serunya.
Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, pejabat pemerintah daerah, Ketua TP PKK Kabupaten Bireuen, kepala puskesmas, dan berbagai pihak yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting.
“Perubahan tidak terjadi dalam sekejap. Tapi langkah-langkah kecil yang kita ambil bersama hari ini adalah pijakan awal menuju masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Bireuen. Dengan tekad dan kolaborasi, saya yakin kita bisa mewujudkannya,” tutup Jalaluddin penuh optimisme.
( N )
