Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di sektor minyak dan gas (migas) demi kepentingan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan usai meresmikan Bank Emas Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
“Kita bersihkan untuk kepentingan rakyat,” tegas Presiden Prabowo, merespons dugaan mega korupsi minyak mentah yang telah merugikan negara dalam jumlah fantastis.
Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), dr. Ali Mahsun ATMO menegaskan bahwa langkah tegas dan revolusioner Presiden Prabowo diperlukan untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia yang selama puluhan tahun mengalami kebocoran, serta kembalikan ke azas pasal 33 UUD 1945. Rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo segera merombak total dan revolusioner tata kelola migas, serta tata kelola subsidi dan bansos yang sudah puluhan tahun menjadi sarang para mafia yang rugikan negara hingga puluhan ribu trilyun.
“Skandal korupsi migas dan kebocoran subsidi pemerintah telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan kerugian negara yang sangat besar. Menurut Kapuspen Kejaksaan Agung, Harli Siregar (rabu 26/2/2025), kerugian negara akibat mega korupsi minyak mentah pada tahun 2023 saja mencapai Rp197,3 triliun. Jika dirata-rata, dalam kurun 2018–2023, jumlahnya mencapai Rp1.183,8 triliun. Dengan demikian, sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga 2024, potensi kerugian negara akibat korupsi di sektor ini bisa mencapai puluhan ribu triliun rupiah. Itu baru dari minyak mentah, belum termasuk gas, sumber daya alam (SDA), dan bantuan sosial,” ujar dr. Ali Mahsun ATMO, yang juga dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta.
Lebih lanjut, dr. Ali Mahsun ATMO menyatakan bahwa masyarakat kecil, termasuk pedagang kaki lima (PKL), pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan, mendukung penuh langkah Presiden Prabowo untuk membersihkan Indonesia dari korupsi demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.
“Tidak ada gunanya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berlipat ganda atau kehadiran Danantara jika sistem tata kelola masih koruptif dan terus memberikan karpet merah bagi mafia migas, subsidi, dan bansos. Oleh karena itu, perombakan total secara revolusioner harus dilakukan. Hukum seberat-beratnya siapa pun yang terbukti korupsi, tanpa pandang bulu,” pungkas Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia tersebut.(Agus)
