Aceh Selatan,satupena.com – Di tengah situasi ekonomi yang sulit, Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, SE, M.Sos, menunjukkan kepemimpinannya yang tegas dan peduli dengan membatalkan rencana pemotongan honor hingga 70 persen bagi tenaga honorer. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat Aceh Selatan, yang selama ini dihantui ketidakpastian ekonomi.
Zulianda, S.T., salah satu perwakilan pemuda Aceh Selatan, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tersebut. “Kami sangat menghargai keputusan Bupati Haji Mirwan yang tetap mempertahankan tenaga kontrak di tengah gelombang PHK yang melanda banyak daerah lain. Selain itu, pembatalan rencana pemotongan honor menunjukkan bahwa beliau mendengarkan aspirasi rakyat dan benar-benar memikirkan kesejahteraan kami,” ujarnya, Sabtu (12/4/2025).
Rencana efisiensi anggaran yang sempat menuai kritik ini muncul sebagai respons terhadap kondisi keuangan daerah yang kurang sehat. Banyak pihak menyadari bahwa permasalahan ini adalah akumulasi dari kebijakan sebelumnya. Bahkan, pada tahun 2024, sejumlah lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Selatan mengalami keterlambatan pembayaran honor hingga tiga bulan.
Selain itu, ratusan tagihan dari tahun 2023 yang belum dibayar harus menggunakan anggaran 2024, memperburuk tekanan fiskal daerah. Namun, meski menghadapi situasi berat, Haji Mirwan mengambil langkah berani dengan memastikan tidak ada tenaga kontrak yang dirumahkan dan membatalkan kebijakan yang bisa membebani rakyat.
“Kami tahu, sejak awal beliau menjabat, banyak masalah yang harus diselesaikan, mulai dari tumpukan utang hingga sistem keuangan yang lemah. Namun, keputusan untuk tidak melakukan PHK dan membatalkan pemotongan honor adalah bukti nyata bahwa beliau memprioritaskan kepentingan rakyat kecil,” tambah Zulianda, S.T.
Salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Tapak tuan juga menilai keputusan Haji Mirwan sebagai langkah berani. “Krisis keuangan ini adalah warisan dari pengelolaan masa lalu yang tidak disiplin. Namun, keberanian Bupati Mirwan untuk mendengar rakyat dan bertindak cepat patut diapresiasi,” ujarnya.
Tokoh tersebut juga mendorong Bupati untuk terus melakukan reformasi birokrasi dan memperkuat akuntabilitas, termasuk mengevaluasi pejabat yang tidak menunjukkan kinerja maksimal.
Masyarakat Aceh Selatan kini menaruh harapan besar pada kepemimpinan Haji Mirwan untuk membawa perubahan nyata. Langkah-langkah strategis seperti perbaikan tata kelola keuangan, penguatan tim kerja yang loyal dan kompeten, serta menjaga kesejahteraan tenaga kontrak menjadi bukti bahwa Haji Mirwan adalah pemimpin yang berpihak kepada rakyat.
“Ini bukan soal janji, tetapi soal tindakan nyata. Kami, pemuda Aceh Selatan, percaya bahwa Bupati Mirwan mampu membawa Aceh Selatan menuju masa depan yang lebih baik,” tutup Zulianda, S.T.
