Jakarta – Tingginya kemiskinan, pinjol dan judol di Jawa Barat merupakan tanggung konstitusional pemerintah untuk mengatasinya. Bukan sebaliknya, rakyat disalahkan dan dijadikan kambing hitam.
Apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah kelewat batas, merendahkan bahkan menghina rakyat miskin. Hal tersebut terjadi pada dialog dengan siswi yang baru lulus SMA perihal dihapusnya Wisuda Sekolah, juga penggusuran rumah di bantaran sungai Cikarang Bekasi Jawa Barat, tegas Presiden Kawulo Alit (KAI) dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed, Jakarta, Senin, 28/4/2025.
Wisuda itu bukan soal miskin atau kaya. Silahkan hapus wisuda sekolah di Jawa Barat
Namun jangan merendahkan, mengolok-olok bahkan menghina rakyat miskin. Mereka punya hak, harga diri dan harkat martabat kemanusiaan yang dijamin dan dilindungi Pancasila dan UUD 1945. Ngunu yo ngunu tapi yo ojo ngunu atau jangan terlalu ke rakyat miskin.
Kenapa? Tidak ada satu pun rakyat di Indonesia ini yang minta hidup miskin. Juga tidak ada rakyat miskin berperilaku sok kaya. Oleh karena itu, jangan salahkan apalagi menghina rakyat miskin. Hentikan (stop) hina rakyat miskin karena kemiskinan itu tanggungjawab negara (pemerintah). Atau hal tersebut melanggar konstitusi negara RI. Lebih dari itu, pasti di murka Tuhan Sang Maha Kuasa, Allah SWT, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta.(Ag)
