Bandung – Sebanyak 22.752 pensiunan PT Pos Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pensiunan Pos Indonesia(PPPos) menolak kebijakan Direksi Pos Indonesia yang menghapus benefit berupa Tunjangan Pangan,Tunjangan Perbaikan Pensiunan, Sumbangan Iuran BPJS, dan sumbangan duka.
Penghentian dan penghapusan yang dituangkan dalam Surat Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia tanggal 29 April 2025, berlaku mulai 1 Mei 2025. Besaran yang dihapus tersebut berkisar antara Rp 360 ribu hingg 550 ribu setiap bulan setiap pensiunan.
Dari beberapa di antara benefit yang dihapuskan dan diubah menjadi hanya satu benefit saja yaitu bantuan Pensiunan dengan maksimum hanya sebesar Rp 100.000.- bahkan ada pensiunan tertentu yang tidak bisa mendapat Bantuan Pensiunan.
Hal ini disampaikan Plt Ketua Umum PPPos, Amrizal,SE MM didampingi Hairul Syafrudin, SE (Ketua 8) dan Ade Syafrudin,SH,MH (Ketua I ) serta Yusef Sutisna,SE(Humas) kepada Internationalmedia.id. di Kantor PPPos Jl RE Martadinata Bandung, Jumat(2/5) pagi
Selain itu turut mendampingi, H Yeyeh Suherman,SE (Sekretaris I), Nuryono, SAB (Bendahara), Dadang Tjahja Mihardja,(Bidang Kesejahteraan), dan Ferry HS,S.Pd (Staf Sekretariat).
Amrizal menyebutkan, pensiunan Pos Indonesia ini kehidupannya sangat memprihatikan. Bayangkan, paling tinggi seorang pensiunan hanya menerima Rp 2.430.000/bulan.- dan paling rendah Rp 2.200.- Saat ini, pensiunan Pos 30 persen dengan katagori hidup dibawah garis kemiskinan.
Padahal, dalam Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Komisi VI DPR RI belum lama ini di Jakarta
Direktur Utama Pos Indonesia menyampaikan, tahun 2024, Pos Indonesia cetak laba bersih sebesar Rp 767,7 miliar.
Bila dihitung benefit bagi pensiunan Pos se Indonesia yang dihapuskan tersebut ada sekitar sebesar Rp 67 miliar setiap tahun.
Namanya menyengsarakan Pensiunan seumur hidup bahkan sampai mati. Untuk itu, Pensiunan menolak penghapusan benefit tersebut,
Pensiunan unjuk rasa
Persatuan Pensiunan Pos Indonesia (PPPos) mendesak Direksi PT Pos Indonesia untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dan mencari solusi yang lebih berkeadilan bagi para pensiunan.
PPPos akan terus berupaya memperjuangkannya dengan menempuh jalur komunikasi dan advokasi yang diperlukan demi memastikan kesejahteraan para anggota/pensiunan Pos Indonesia tetap terjaga.
Kemudian, Persatuan Pensiunan Pos Indonesia mengajak seluruh pihak terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap dampak kebijakan ini serta bersama-sama mencari alternatif solusi yang lebih manusiawi. kata Amrizal.
Ketika International media melakukan konfirmasi kepada Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia, Asih Kurniasari K lewat WA meminta untuk menghubungi pak Tata Sugiarta, Corporate Sekretaris dan Heri Nugraha Bagian Humas.
Har ini hampir di selur Kantor Pos di kota kota besar yang ada di Indonesia melakukan penolakan atas penghapusan tersebut dan membentangkan spanduk.(Ag)
