Aceh Tamiang- satupenatv.com
Kisruh antara MDSK dengan Datok(kades*red) penghulu yang mengakibatkan tidak di tanda tanganinya pengajuan anggaran pada tahun 2025 sedikit demi sedikit mulai terlihat titik terang, Kejadian terjadi di Kampung (Desa*Red) Bandar Setia, kecamatan Tamiang hulu, Aceh Tamiang.Senin (02/06/2025).
Hal ini mengakibatkan kegiatan di Kampung menjadi terkendala, Tak khayal yang menjadi korban adalah masyarakat kampung itu sendiri,Dimana kegiatan pembangunan terhenti, BLT, Posyandu,gaji perangkat, kebutuhan kantor, yang menggunakan anggaran dana Desa terpaksa terhenti di karena kan tidak di tanda tanganinya pengajuan anggaran kerja tahun 2025 oleh MDSK
Salah seorang sumber warga, sebut saja Amin(samaran). Amin menerangkan apa yang terjadi di Kampung nya kepada Awak Media
“Benar bang, dsini belum cair dana desa nya, karena MDSK nya tidak mau teken pengajuan, padahal yang jadi korban masyarakat bang, ini semua karena ada yang mengompori nya bang, ada itu disitu bang yang tukang kompor, udah banyak juga wartawan di bawa nya kemari bang, untuk mengorek kesalahan Datok, dia itu biang nya, disini tau itu bang siapa, saya tidak usah bilang lah namanya,orang sini udah tau la itu bang, kalau MDSK nya , sebenarnya mau itu bang teken, cuma dia bingung, sebagian masyarakat dan anggota nya tidak kasi izin, maka nya ketua MDSK mundur bang, banyak kali yang mau cari muka disini bang,”ujarnya
Amin kembali menambahkan
” Terlebih lagi jabatan Datok mungkin setahun lagi habis, jadi banyak yang mau jatuhkan Datok, padahal kalau soal dana Desa, seandainya Datok nya bermain dengan anggaran, kan ada pihak yang periksa,kalau Datok bersalah, ya biar kan aja penegak hukum yang menindak nya, bukan harus tidak mau teken begini, kan korban nya masyarakat bang, guru-guru ngaji, imam-imam dan banyak lah bang korbannya, saya sangat sesalkan terjadi seperti ini, kalau lah mau cari muka, ataupun mau berpolitik, bersaing lah yang sehat, dan propesional, jangan jadi kompor sana kesini,”ujar Amin
Datok penghulu saat di konfirmasi Awak Media di kediamannya menjelaskan.
“Kendalanya karena MDSK tidak teken bang, maka ADD kami belum cair, kasian yang terima BLT, sudah tanya-tanya kemari, namun mau gimana bang, musyawarah juga sudah di buat, namun belum juga bang, kalau soal kegiatan, saya bukan malaikat bang, pasti ada salah saya, namun selaku Datok, saya tetap bertanggung jawab, mereka minta inspektorat turun, sudah turun bang, kita sudah di periksa lebih cepat dari jadwal yang biasanya,”ujar Datok
Datok Penghulu menambahkan kepada Awak Media
“Untuk kegiatan posyandu saya harus pinjam sana kesini bang, agar tetap terlaksana kegiatan posyandu, sayang juga kita bang, masyarakat yang jadi korban, kalau soal kepemimpinan saya ada yang kurang memuaskan di hati masyarakat, kan semua ada prosedur nya bang, ada inspektorat,dan ada pihak yang berwenang, kalau begini masyarakat yang jadi korban,”terang Datok.
Dengan permasalahan ini di harapkan menjadi suatu pembelajaran untuk beberapa pihak yang berada di pemerintahan Desa untuk lebih memerhatikan kepentingan masyarakat tanpa adanya kepentingan, yang dapat menimbulkan polemik di masyarakat itu sendiri,Diharapkan kepada pihak yang berkompeten untuk dapat memfasilitasi kegaduhan ini agar anggaran dapat di serap di tahun 2025 agar seluruh kegiatan di Desa dapat berjalan kembali .tutup
Liputan:RG
