Jakarta : Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa hak tersebut belum dirasakan secara merata, terutama oleh anak-anak penyandang disabilitas. Di tengah upaya pemerintah membangun Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan akar rumput yang digagas Presiden Prabowo Subianto, muncul harapan besar agar program ini benar-benar menjangkau seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang selama ini sering terlupakan: siswa penyandang disabilitas.
Dr. Iswadi, Pakar Pendidikan Nasional dan Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, secara tegas menyatakan bahwa Sekolah Rakyat harus menjadi wadah pendidikan yang inklusif. Ia menilai inisiatif ini punya potensi besar untuk menutup kesenjangan akses pendidikan, namun jika tanpa perhatian serius terhadap kebutuhan anak difabel, Sekolah Rakyat justru akan mengulangi kegagalan sistem pendidikan formal yang selama ini menyisihkan mereka.
“Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar tempat belajar alternatif, tetapi harus menjadi ruang yang menghormati keberagaman dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak,” tegas Dr. Iswadi. Ia menyoroti bahwa selama ini, anak penyandang disabilitas masih banyak yang terpinggirkan karena minimnya fasilitas, kurangnya pelatihan bagi guru, dan rendahnya pemahaman tentang pendidikan inklusif dalam program program pendidikan nonformal.
Dr. Iswadi menambahkan, inklusivitas bukan soal belas kasihan, melainkan sebuah kewajiban negara. Ini adalah amanat konstitusi dan cermin keadilan sosial yang harus diwujudkan dalam setiap program pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat. Ia berharap pemerintah, khususnya yang menaungi Sekolah Rakyat di bawah gagasan Presiden Prabowo, dapat memastikan bahwa program ini memiliki nilai dasar inklusi, bukan sekadar slogan tanpa tindakan nyata.
Dalam pandangannya, kehadiran Sekolah Rakyat yang inklusif harus dimulai dari kebijakan yang konkret dan dukungan yang menyeluruh. Fasilitas fisik yang ramah disabilitas seperti akses kursi roda, ruang belajar yang mudah dijangkau, serta alat bantu belajar harus menjadi standar minimal. Lebih dari itu, para guru dan relawan yang terlibat harus mendapatkan pelatihan intensif tentang bagaimana mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus, sehingga metode pembelajaran dapat disesuaikan secara efektif.
“Pendidikan inklusif bukan pilihan, tapi keharusan,” ujar Dr. Iswadi. Ia mengingatkan, tanpa dukungan regulatif dan pendanaan yang memadai dari pemerintah, inisiatif seperti Sekolah Rakyat hanya akan berjalan setengah hati dan gagal menjangkau kelompok yang paling rentan. “Negara tidak boleh meletakkan tanggung jawab ini sepenuhnya pada masyarakat atau lembaga nonformal saja. Pemerintah harus hadir secara nyata, memastikan kebijakan dan anggaran yang mendukung keberhasilan pendidikan inklusif.
Kondisi saat ini memang menunjukkan bahwa banyak Sekolah Rakyat yang beroperasi tanpa pendamping ahli yang memahami pendidikan inklusif, tanpa alat bantu yang memadai, dan tanpa kurikulum yang dirancang untuk menyambut keberagaman peserta didik. Padahal, menurut Dr. Iswadi, Sekolah Rakyat adalah potensi besar untuk mengubah paradigma pendidikan di Indonesia agar lebih berkeadilan dan merata.
Selain aspek teknis, Dr. Iswadi juga menegaskan pentingnya kemitraan aktif antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas. Suara dan pengalaman komunitas disabilitas harus menjadi pijakan utama dalam merancang kebijakan dan program pendidikan. Tanpa partisipasi mereka, kebijakan akan jauh dari realitas kebutuhan yang sebenarnya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah juga harus menyediakan anggaran khusus untuk pelatihan pendidik inklusif serta pengadaan fasilitas dan alat bantu pendidikan di Sekolah Rakyat. Ini adalah investasi jangka panjang yang tak hanya memenuhi hak asasi manusia, tapi juga mendorong pengembangan potensi anak difabel secara optimal.
Di sisi lain, Dr. Iswadi mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengukur keberhasilan pendidikan hanya dari angka partisipasi atau kelulusan semata. Pendidikan sejatinya soal martabat dan keadilan. “Siapa yang kita izinkan duduk bersama di ruang belajar? Siapa yang secara diam-diam kita tinggalkan di luar pintu? Jika Sekolah Rakyat tidak mengakomodasi siswa disabilitas, maka kita sedang menciptakan bentuk baru diskriminasi yang lebih halus tapi tidak kalah menyakitkan,” paparnya.
Harapan Dr. Iswadi pada Sekolah Rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini juga sejalan dengan semangat gotong royong dan solidaritas yang menjadi nilai luhur bangsa. Ia percaya, Sekolah Rakyat yang inklusif dapat menjadi contoh pendidikan kerakyatan yang benar-benar menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Di akhir pernyataannya, Dr. Iswadi menegaskan bahwa pemerintah harus segera bertindak: mewajibkan penerapan prinsip inklusi dalam semua inisiatif pendidikan nonformal, menyediakan pelatihan dan pendanaan yang memadai, serta membangun kemitraan erat dengan organisasi penyandang disabilitas. “Sekolah Rakyat bisa menjadi wajah baru pendidikan Indonesia yang adil dan berdaya saing, asalkan inklusi menjadi fondasi utamanya.”
Dengan demikian, Sekolah Rakyat bukan hanya menjadi alternatif bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem pendidikan formal, tapi juga menjadi ruang yang benar-benar menjunjung tinggi hak dan martabat semua anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Negara harus hadir secara penuh dan bertanggung jawab agar mimpi pendidikan untuk semua bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
