Jakarta : Demonstrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika demokrasi di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, gelombang aksi unjuk rasa kembali mencuat di berbagai daerah, menyoroti berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Menanggapi fenomena ini, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pandangannya bahwa demonstrasi tidak muncul karena intervensi asing, melainkan disebabkan oleh persoalan internal bangsa itu sendiri.
Pernyataan ini kemudian mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari pengamat sosial dan politik, Dr. Iswadi. Dalam sebuah wawancara, Dr. Iswadi menyatakan bahwa dirinya sependapat dengan pandangan JK. Ia menegaskan bahwa akar dari setiap demonstrasi yang terjadi di Indonesia adalah respons atas ketidakpuasan publik terhadap kebijakan, pelayanan, atau kondisi sosial-politik di dalam negeri. Menurutnya, menyalahkan pihak luar sebagai penyebab utama hanya akan mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya.
“Setiap aksi massa, pada dasarnya, adalah bentuk artikulasi keresahan publik. Rakyat tidak akan turun ke jalan jika tidak ada yang mereka rasakan sebagai ketidakadilan atau pengabaian. Dalam konteks ini, saya sepakat dengan Pak JK bahwa demonstrasi merupakan cermin dari kondisi internal kita sendiri,” ujar Dr. Iswadi.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menjelaskan bahwa sejarah panjang Indonesia menunjukkan bahwa gelombang demonstrasi selalu muncul di saat rakyat merasa tidak didengarkan atau mengalami tekanan akibat kebijakan pemerintah. Mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, demonstrasi menjadi alat kontrol sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan.
“Demonstrasi 1998, misalnya, bukan karena ada aktor luar, tapi karena ada kekecewaan mendalam terhadap krisis ekonomi, korupsi, dan pemerintahan yang tidak responsif. Ini adalah pelajaran penting bahwa demonstrasi bisa menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakannya,” tambahnya.
Dr. Iswadi juga mengingatkan bahwa dalam demokrasi, demonstrasi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dimaknai sebagai ekspresi aspirasi yang sah. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga agar aksi-aksi tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan sempit.
“Pemerintah sebaiknya tidak buru-buru menuduh ada dalang dari luar negeri setiap kali ada demonstrasi. Pendekatan yang bijak adalah dengan mendengarkan tuntutan rakyat dan mengevaluasi apakah ada kebijakan atau tindakan yang memicu kekecewaan,” kata Dr. Iswadi.
Menurutnya, pendekatan represif terhadap demonstrasi justru akan memperburuk situasi dan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menyarankan agar pemerintah lebih terbuka dalam berdialog dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat.
Senada dengan itu, JK dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa ketidakpuasan rakyat harus menjadi cermin bagi pemerintah untuk introspeksi. Ia menegaskan bahwa stabilitas nasional hanya bisa dicapai jika pemerintah mampu menjawab tuntutan rakyat dengan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Pandangan ini dianggap relevan di tengah meningkatnya tensi politik dan sosial belakangan ini. Berbagai kebijakan seperti kenaikan harga bahan pokok, isu lingkungan, ketimpangan sosial, dan tata kelola pemerintahan menjadi pemicu utama demonstrasi di sejumlah wilayah. Dalam konteks ini, narasi yang menyalahkan pihak asing dianggap sebagai bentuk pengalihan isu dan tidak menyelesaikan akar masalah.
Dr. Iswadi menambahkan bahwa pemerintah seharusnya melihat demonstrasi sebagai indikator kesehatan demokrasi. Semakin kuat kebebasan berekspresi, semakin besar pula kesempatan untuk memperbaiki kebijakan secara partisipatif. Oleh karena itu, ia mendorong agar setiap kritik dan protes yang disuarakan masyarakat dijadikan bahan refleksi, bukan dijawab dengan represi.
Jika pemerintah mampu membuka ruang dialog yang jujur dan konstruktif, maka eskalasi demonstrasi bisa diminimalisir. Ini soal kepekaan terhadap aspirasi publik, ujarnya.
Dalam penutup pernyataannya, Dr. Iswadi mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih fokus pada perbaikan internal daripada mencari kambing hitam dari luar. Ia menyatakan bahwa ketahanan sosial dan politik suatu negara tidak ditentukan oleh kekuatan eksternal, tetapi oleh seberapa kuat bangsa itu mampu menyelesaikan persoalannya sendiri.
Pernyataan senada antara JK dan Dr. Iswadi ini menjadi pengingat penting bahwa solusi atas keresahan publik tidak akan datang dari luar, tetapi harus lahir dari kesadaran, keberanian, dan komitmen seluruh elemen bangsa untuk memperbaiki kondisi dalam negeri secara jujur dan berkeadilan.
