Jakarta — Dalam melaksanakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI secara resmi menggelar Pembukaan Patroli Bersama Tahun 2025 yang dipimpin oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., di Kantor Bakamla Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (11/4/2025).
Sesuai dengan Surat Keputusan Menko Polkam No. 13 Tahun 2025 tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2025, target dari Patroli Bersama ini yakni, menurunkan angka pelanggaran hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, meningkatkan waktu tanggap (response time) terhadap penanganan kejadian keamanan dan keselamatan di laut, serta mengurangi pemeriksaan berulang berdasarkan data aduan dari masyarakat pengguna laut.
Pada tahun ini, Patroli Bersama ini telah menginjak tahun ke-4 sejak 2022 dengan melibatkan berbagai instansi terkait meliputi, TNI AL, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan.
“Patroli Bersama ini tidak hanya sekedar pengawasan rutin, namun juga sebagai simbol semangat persatuan dan komitmen kita dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya alam, serta mengantisipasi kejahatan dan pelanggaran hukum di laut”, ujar Kepala Bakamla RI dalam amanatnya.
Kepala Bakamla RI juga memberikan tiga penekanan kepada Para Komandan / Nakhoda Kapal yang terlibat dalam Patroli Bersama yaitu laksanakan koordinasi yang baik, tanamkan pola pikir bahwa apa yang kita lakukan demi bangsa dan negara, serta tidak lupa utamakan keamanan dan keselamatan, patuhi norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Patroli Bersama Tahun 2025 ini diharapkan berjalan dengan lancar, dan dapat melakukan penindakan atau minimal memberikan efek pencegahan atau deterrence effect terhadap segala aktivitas illegal di laut”, ujarnya dalam menutup sambutan.
Pembukaan Patroli Bersama Tahun 2025 ini dilaksanakan secara hybrid, guna mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan tidak mengadakan kegiatan seremonial, dan diikuti oleh seluruh instansi yang terlibat.
(Rilis / gusdin)
